Per Desember 2018, Perpustakaan Hukum BPHN mengelola kurang lebih 6. PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL NIP. 33 Tahun 2012. Definisi dokumentasi adalah kegiatan yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penemuan kembali serta penyebaran dokumen. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penilaian Berhasil. Akses Internet Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita–berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. Baru, Kec. Surat ini menjadi dokumen penting sebagai bukti perwakilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Daerah . JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PUPR. Inggris Translate B. sehingga belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019. Jenis Dokumen. [2] Pasal 1 angka 48 jo. A. A. 123 SURAT EDARAN. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bandung. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. NAMA LAYANAN JDIH LKPP. Detail. vi MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto:. 13, BN. Judul. 0 Produk Hukum. Dengan melihat, mengamati, dan menganalisis suatu bukti dokumentasi, seseorang bisa mengambil kesimpulan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. JDIH Kota Semarang hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Bahwa perlu adanya pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk yang memenuhi kriteria tertentu, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. 18, Jakarta. Senin - Jumat 08:00 16:00. Hubungi Kami. 7. Sementara, publikasi adalah tugas pokok humas berupa penerbitan newsletter, warta harian, majalah bulanan, buku kerja, kalender, dan leaflet. Nov 16, 2022 · 5. 340. 3 0. berbagai macam data dan bahan hukum yang . Layanan Perizinan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. id . Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Unduh Template. H. 6-7. Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RIJDIH Jawa Tengah adalah website resmi pemerintah Jawa Tengah yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. 2. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. JDIH Kabupaten Sukoharjo. -. Tue, 15 - August - 2023 Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM Revisi Undang. tatalaksana. Tentang Kami. E. Peraturan Menteri Perindustrian No 23 Tahun 2023. KONSEP DOKUMENTASI A. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hubungi Kami. DOKUMEN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun. Jenis Dokumen. Infografis. Selamat datang di Portal Katalog Standar Operasional Prosedur Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan Perundang-undangan. Kewajiban dan Tanggung. Pengelolaan Dokumentasi pada putusan pengadilan, yurisprudensi, dan Informasi Hukum adalah kegiatan monografi hukum, artikel majalah hukum, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penelitian hukum, pengkajian hukum, pelestarian, dan pendayagunaan informasi naskah akademis, dan rancangan peraturan dokumen hukum (ayat 3). 021-5253048. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; e. Biro Hukum Kementerian Perhubungan: Bidang Hukum: Perkapalan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 663 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 2,161 Kali Tayang: Kelengkapan Data:JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. EFEKTIF : DISAHKAN : Kepala Badan Pembianaan Hukum Nasional OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Dr. Previous Next | Pencarian Cepat | Pencarian Detail. bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan. SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM [JDIH] PROVINSI SULAWESI TENGAH . Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum; d. Mengenal Legal Audit. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, olehNandi Widyani, S. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Informasi Hukum. Kabupaten Bantul selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Sedangkan manfaat dokumentasi asuhan keperawatan menurut Nursalam (2008), dokumentasi asuhan keperawatan menurut beberapa aspek berikut : Aspek hukum : Dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek legal didepan hukum. dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lainnya. BERANDA; PROFIL. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tidak Berlaku Masih Berlaku. Download. Setiap bulan mengadakan penyisiran dokumen rekam medis 8. Lokasi. 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 00 WIB s/d Selesai Aula Prof. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cari. Dokumentasi hukum pada dasarnya adalah penulisan hasil penelusuran hukum. Putusan Keseluruhan. Dokumentasi diperlukan untuk memantau semua proses, cara kerjanya, serta setiap langkah yang ambil untuk mencapai tujuan. biroren@gmail. RSS Feed JDIH. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut. Judul. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). 1. kementerian sekretariat negara . Dokumentasi Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, buku, media elektronik, media cetak dan sebagainya. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai apa saja jenis kegiatan proyek (What. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi. Jenis. Judul. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh wartawan dilakukan pada saat wartawan yang bersangkutan sedang menjalankan tugas. Layanan TIK. Sejarah Kota Bandung Dasar Hukum Visi & Misi Struktur Organisasi Bagian Hukum Struktur Organisasi JDIH Pengelola & Prestasi JDIH. Hasil Survei Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Hasil : Baik. Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. id) JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) merupakan layanan informasi yang memuat produk-produk hukum (Perda, Perbup, Kepbup, dll) yang ada di Kabupaten Sleman dan dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Koleksi Dokumen Hukum Anggota JDIH yang terintegrasi dengan. Santhi Sepviany. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu unit kegiatan laboratorium hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. 4. Webinar Sosialisasi. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2017. Keterangan. go. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional Jin. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural. Apa Itu Bukti Audit. Legal audit atau dalam dunia hukum dikenal dengan Legal Due Diligence (“LDD”) adalah pengujian tuntas. Jul 26, 2022 · Dokumentasi dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan aktual terhadap suatu kasus. 172 dokumen hukum di luar peraturan perundang-undangan. pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa; g. judul skripsi ini. PPHN Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemindanaan. Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia +62 21 4209221; STATISTIK PENGUNJUNG . Hukum Tata Negara; Sumber: Subjek: - Diakses: 430 kali; Diunduh:. Hukum dan Politik: Struktural : Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan: Struktural : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia:4. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi Bawaslu; dan h. Cari. 15. HH-85. Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Anggota JDIHN dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum menjadi penting untuk mewujudkan sebuah sistem dan basis data nasional terintegrasi. 18 PEDOMAN MENTERI. U. Peraturan Perundang-undangan. Situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah situs yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten pasuruan seperti : peraturan. Hasil Survey Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum. Sedangkan manfaat dokumentasi asuhan keperawatan menurut Nursalam (2008), dokumentasi asuhan keperawatan menurut beberapa aspek berikut : Aspek hukum : Dokumentasi keperawatan yang dibuat merupakan aspek legal didepan hukum. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 Agustus 2013. [3] Pasal 1 angka 28 PP Bangunan Gedung. SKS PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO TAHUN 2023. Apply for a New Passport. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. 4. Salah satu penerapan pro justitia dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, secara khusus pada bagian irah-irah atau kepala putusan. SEKRETARIAT DAERAH PROV. 2%. Dasar Hukum a. R. Kembali. id – Biro Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil memperoleh Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2015 mengenai Manajemen Mutu dalam ruang lingkup Penyusunan. [email protected] Dokumen. Soesilo (hal. Wujud dokumen dapat berupa surat, akta piagam atau rekaman lain. Pendokumentasian menunjuk pada proses, cara, perbuatan. Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Faksimile : (021) 5274929. Nomor Peraturan : 1. id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kembali melanjutkan agenda pelatihan Kalabahu Buruh, Sabtu (19/09) di Gedung LBH Jakarta. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat 2. Dokumentasi adalah alat yang hebat dalam melindungi dari tuntutan hukum dan pengaduan. Bagian Tata Usaha Keuangan. 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. Menurut sudut hukum dan perundang – undangan, arsip dibedakan menjadi dua jenis,. Lokasi. Ethos berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, danc. 1. Hasil Survey Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dokumen dan bahan lain yang diperiksa : Lembar Kerja Siswa, Instrumen Penilaian, Nilai Hasil Belajar, Analisis Penilaian Hasil Belajar, Program TindakDivisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat dengan Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri. Abstrak. Berikan masukan. (021) 3519070 EXT. 4. dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. I. s. Medan Merdeka Timur No. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatDasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003. JDIH Kota Semarang hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Judul. 8. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165 (0274) 515865, 562682 ext 177. semarangkota. peraturan. Walaupun demikian, merujuk pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), suatu perikatan dapat berakhir karena jangka waktu yang diatur dalam perjanjian telah berakhir/lewat waktu. Tender pemerintah Indonesia ini dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dengan metode: [3] Tender cepat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DosenFrasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. Sep 4, 2023 · JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta JDIH KESDM terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1642 K/04/MEM/2000 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional sejak tahun 2017. Urip Sumoharjo No. 13 Jakarta Pusat, Indonesia. v . Pencarian Cepat | Pencarian Detail.